Buku Mahal akibat Kolusi

Depdiknas Tidak Bisa Menindak

JAKARTA, KOMPAS – Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, mahalnya harga buku pelajaran, antara lain, disebabkan adanya kolusi antara penerbit dan oknum pihak sekolah serta tawaran komisi yang diberikan kepada sekolah. Peristiwa ini selalu terjadi hampir setiap tahun.

Persoalan lain yang dihadapi dunia pendidikan adalah tidak semua buku teks telah memenuhi persyaratan kelayakan tetapi sudah dijual kepada murid lewat sekolah maupun koperasi sekolah.

”Selain itu, buku teks yang ditetapkan sekolah selalu berganti setiap tahun,” kata Bambang Sudibyo pada lokakarya ”Menata Kembali Distribusi Buku Indonesia dan Membangun 1.000 Toko Buku Mobil di Kabupaten/Kota” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (24/7).

Soal kolusi penerbit dengan sekolah, menurut Bambang, pihaknya tak bisa menindak langsung karena sekarang sudah otonomi daerah. Yang bisa menindak adalah wali kota, bupati, kepala dinas, atau gubernur.

”Tetapi, jika menemukan kasus, silakan laporkan kepada saya. Nanti saya akan meminta bupati, wali kota, atau gubernur untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Tentang dana komisi, menurut Mendiknas, lebih baik digunakan sekolah untuk mendorong peningkatan minat baca siswa.

Adapun untuk memenuhi standar buku pelajaran bermutu, Depdiknas mendukung penilaian buku teks pelajaran yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Toko buku terpukul

Fenomena penerbit yang langsung mendatangi sekolah, menurut Ketua Pusat Buku Indonesia Firdaus Umar, mengakibatkan usaha toko buku terpukul. ”Gabungan Toko Buku Indonesia mencatat, jumlah toko buku pernah turun drastis, dari 3.000 menjadi hanya 400,” ujarnya.

Secara terpisah, ratusan orangtua murid, siswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, Kamis siang, berunjuk rasa ke Kantor Depdiknas di Jakarta guna memprotes mahalnya harga buku pelajaran.

Suparman, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, mengatakan, memang ada oknum kepala sekolah dan guru yang tertarik dengan tawaran penerbit untuk memakai buku tertentu karena ada tawaran komisi. ”Namun, ini tidak terlepas dari kesalahan pemerintah yang kurang memerhatikan kesejahteraan guru serta tidak menyediakan buku gratis untuk siswa” ujarnya.

Di Makassar, sejumlah orangtua siswa berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Karena takut dituding berbisnis buku, sekolah akhirnya tidak mau menjual buku dan akibatnya murid-murid kebingungan.